INIBACA.COM | PEMALANG — Di Pendopo Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang diadakan kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Pemalang Dan Pencegahan Pungutan Liar di Kabupaten Pemalang Tahun 2023, belum lama ini.
Giat ini menghadirkan 4 nara sumber, masing-masing adalah AIP Acmad Shaefullah, SH Seksi Hukum Polres Pemalang, Imam Mukarto,S.I.P dari Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pemalang, dan Turah Raharjo anggota DPRD II Kabupaten Pemalang Komisi B dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa(PKB).
Terpantau hadir sejumlah pejabat lainnya, seperti Drs Andi Adi, M.Si Camat Kecamatan Petarukan bersama staf-stafnya, para Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), para Kepala Desa/perwakilan se-Kecamatan Petarukan dan tamu undangan lainnya.
Camat Petarukan Drs Andi Adi, M.Si berkenan memberikan arahan terkait giat ini.
"Kita jangan apa yang bakal kita dapat, harap hari ini, saat ini tapi kita tanam untuk bagaimana masa depan keturunan kita nanti, artinya mari kita lakukan kita tanam hari ini untuk masa yang akan datang, yang akan datang adalah dari akumulasi kegiatan hari ini," tuturnya.
Sementara AIP Achmad Saefullah, SH Seksi Hukum Polres Pemalang menyampaikan, sekber pungli bergerak apabila ada pengaduan masyarakat.
Menurutnya, penyebab pungli yang pertama karena adanya ketidak-jelasan prosedur layanan, salah setunggale masyarakat tidak mengerti, bagaimana mengerti buka google ngertine riccat, ML, game. Hal itu disebabkan keterbatasan informasi, sementara petugas terus berupaya adanya pemberatasan pungli.
"Kuncinya apa, yakni pembangunan mental, yang penting awake dewe melayani dengan masyarakat tulus, ikhlas mboten wonten uborampene, syukur-syukur dari sananya memberi ikhlas ya alhamdulillah," ujarnya.
Pokoknya, lanjut dia, diluar biaya yang telah ada jangan reka-reka, contoh dulu ada pologoro dulu ada sekarang tidak ada jangan dilakukan.
"Pungutan liar dipungut tidak berdasarkan aturan, kenaan biaya tidak sesuai dengan seharusnya," imbuh Achmad Saefullah.
Sementara berkenaan dengan kondisi pertanian di Kabupaten Pemalang adalah karena adanya komunikasi dari DPRD II Kabupaten Pemalang, Komisi B dengan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang.
Imam Mukarto, S.I.P dari Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang menandaskan, "Dari satu kajian yang kami lakukan antara Dinas Pertanian dengan komisi B, dalam hal ini hal Perda, ini melihat bahwa kondisi pertanian di Kabupaten Pemalang secara umum ini sedang mengalami masalah, utamanya terkait dengan tingkat kesuburan tanah yang ada di Kabupaten Pemalang.
Sehingga muncullah Perda nomor 7 Tahun 2022 tentang sistem pertanian organik. Jadi mengapa harus sistem pertanian organik untuk bisa memperbaiki pertanian di Kabupaten Pemalang .
"Nuwun sewu, kalau ini membahas dengan perda yang ada disitu, ini mungkin masih terlalu dini, karena ini kita hanya mensosialisasikan, kita hanya punya perda," urainya.
Nantinya otomatis akan diatur lebih rinci, lebih detail didalam Pergub untuk bisa melaksanakan perda ini, hanya sebagai satu gambaran mengapa perda ini harus lahir.
"Perda ini lahir diawali karena melihat bahwa kondisi pertanian di Kabupaten Pemalang secara umum ini. Faktor kesuburan tanah ini menjadi satu hal yang sangat mempengaruhi produktifitas tanaman, khususnya tanaman padi atau tanaman pangan padi di Kabupaten Pemalang," ujarnya.
"Jadi mungkin sebagai satu gambaran saat ini, kalau kita nanam padi dipupuk, pupuknya kurang saja mesti hasilnya kurang bagus, nggih," pungkasnya.
Penulis : Suhari Putra Senja
